Artikel

TELAAHAN KRITIS KONDISI AKTA KE-PPAT-AN

17 April 2011 | 14:27  -  ditulis oleh: DR ASLAN NOOR, SH., MH., CN.

  EMAIL     PRINT


TELAAHAN KRITIS KONDISI AKTA KE-PPAT-AN SEBAGAI DASAR PENCATATAN PERALIHAN HAK GUNA KEPERLUAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BANJAR DAN KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT DIANGGAP MENGKHAWATIRKAN

 

Hampir 2 tahun melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan Kota Banjar dan 2 bulan sebagai Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, ada impresi (tersirat) dalam pemikiran akan ancaman bahaya resiko pertanggungjawaban di kemudian hari apabila tidak lagi bertugas di 2 daerah tersebut. Sebab, banyak sekali data warkah dan akta peralihan hak dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat PPAT bermasalah. Pihak Inspektorat BPN RI diharapkan mengadakan pemeriksaan dan pembinaan ke Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. 

 

A.    NOTARIS/PPAT, DESA DAN CAMAT MENSTIMULIR TERJADI AKTA BERMASALAH

 

Tidak selamanya niat baik dalam bekerja berujung dapat diterima di masyarakat. Buktinya, PPAT atau masyarakat yang merasa kebiasaan buruk (merasa paling berkewenangan) dalam meluluskan pekerjaannya sangat terusik jika kita menegakkan aturan. Senjatanya lapor ke Pusat atau ke Presiden. Notaris/PPAT dianggap sangat naif jika bangga dengan aktanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan registrasi dan eksekusi. Hampir seluruh APHT yang dibuat oleh PPAT bermasalah dengan lewat waktu masa pendaftarannya. Disamping itu, SKMHT-nya pun habis, celakanya masih terdapat di Kota Banjar SKMHT dibuat oleh PPAT yang wilayah kerjanya di luar Kota Banjar. Di Ciamis, terdapat seseorang mengalihkan hak padahal namanya tidak ada dalam sertipikat. Asset PT. BRI dialihkan tanpa risalah RUPS. Begitu pula HGB atas nama PT dialihkan tanpa ijin Kanwil. Mengenai konversi sebagian besar bermasalah dengan alas hak yang terputus. Jika dimaknai Hukum Tanah yang berlandaskan UUPA dan Hukum Adat, maka setiap transaksi pastilah ada ijab qobul dan penyerahan tanah. Namun, hal ini tidak dipenuhi, sehingga kami selalu mengadakan pembinaan terhadap PPAT, dan tidak ada Akta PPAT yang kami tolak, yang bermasalah kami peringatkan sesuai PP Nomor 37 Tahun 1998, UU Nomor 4 Tahun 1996 dan Perkaban Nomor 1 Tahun 2006.  

 

B. SURAT IPPAT KABUPATEN CIAMIS DAN BANJAR DIANGGAP FITNAH, KEJI DAN      MENYESATKAN

 

Surat IPPAT Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar yang ditujukan kepada Bapak Kepala BPN RI yang mensomasi Kepala Kantor dan Kakanwil, menurut penulis hal tersebut adalah fitnah dan tindakan yang keji dan sangat-sangat tidak intelektual sebagai pejabat umum yang profesinya sangat terhormat. Tidak sepantasnya PPAT mensomasi kami dengan alasan (reasening) membuat aturan sendiri, sehingga membuat mereka tidak nyaman. Sebagai Kepala Kantor, kami wajib meluruskan penafsiran aturan yang keliru dan memperingatkan akta yang bermasalah dan memicu konflik. BPN dan PPAT bukan hanya bermitra, tapi juga terdapat perhubungan hirarchis-integral sebagai lembaga yang sama-sama pelaksana pendaftaran tanah, sekalipun kewenangannya berbeda. Perpres  Nomor 10 Tahun 2006, PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 mengatur secara tegas tentang ketentuan tersebut. Saya yakin seyakin-yakinnya, Bapak Kepala BPN RI adalah terhormat, intelektual dan sangat terpelajar dan tidak akan bisa dipolitiking melalui somasi IPPAT yang menurut kami terlalu berlebihan dan terkesan ilmunya diatas pegawai BPN, sehingga tidak mau dibina, padahal BPN berkewajiban membina, menegur, memperingatkan sampai memberhentikan dari jabatannya sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 37 Tahun 1998, Perpres Nomor 10 Tahun 2006 dan Perkaban Nomor  1 Tahun 2006.

 

C.     KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT DALAM SATU TANGAN PERLU DITINJAU ULANG

 

Fakta menunjukkan, bahwa sepanjang keberadaan PPAT yang digabung dengan Jabatan Notaris sering mengabaikan ketentuan pertanahan. Mereka lebih tunduk kepada ketentuan hukum perdata ketimbang hukum tanah nasional. Padahal di lapangan hampir seluruh pekerjaannya bertumpu pada pekerjaan tanah bukan pekerjaan yang bersifat perjanjian perdata umum. Disamping itu, notaris merasa kepandaiannya diatas perjanjian tanah. Akibatnya, jabatan PPAT dianggap jabatan dibawah Notaris, dan infeknya jabatan di instansi pertanahan kurang dihormatinya. Semua ini, bermula dari cenderungisasi dari pemangku jabatan sendiri, yang melihat jabatan PPAT lebih kepada bisnis oriented ketimbang pengabdian kepada masyarakat, hukum, bangsa dan negara. Mengakhiri tulisan ini, kami hanya bisa berkehendak, semuanya bergantung kepada kita yang menyandang jabatan publik. Nawaitu yang tulus yang didasari kecintaan akan organisasi BPN membuat kami merasa ingin membenahi agar organisasi ini besar di mata hukum, bangsa dan negara. Jangan lupa, bahwa masih  banyak kawan-kawan pegawai BPN tersandung akibat pelayanan yang bermasalah sebagai akibat memproses Akta PPAT yang bermasalah. Kita pasti akan purna tugas, dan tanggungjawab tidak pernah akan sirna.