Artikel

Telaahan Kritis Terhadap Perlindungan Hukum (Sistem Pengamanan) bag 1

28 April 2011 | 00:18  -  ditulis oleh: DR ASLAN NOOR, SH., MH., CN.

  EMAIL     PRINT


TELAAHAN KRITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM (SISTEM PENGAMANAN) TANAH ASET PEMERINTAH  BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960[1]

 

A.    PENDAHULUAN

1.  Problematika Tanah Aset Pemerintah

            Tanah tidak mungkin bertambah, yang pasti terus akan berkurang seiring tragedi dan bencana alam yang akhir-akhir ini sering melanda di berbagai daerah di Indonesia. Tanah tidak mungkin hilang, yang mungkin adalah musnah. Memiliki tanah belum tentu menguasai fisiknya, atau dengan kata lain punya surat, akan tetapi fisik tidak dapat dikuasai karena ada bantahan (verzet) dari pihak ketiga yang merasa juga memiliki. Sebaliknya menguasai fisik, akan tetapi tidak punya surat-surat serta kemungkinan sama-sama punya surat, akan tetapi yang satu tidak menguasai fisiknya, sementara yang lain menguasai secara tanpa gangguan selama rentan waktu yang patut.

Tanah secara fisik tidak mungkin overlaap (ganda/tumpang tindih), yang overlaap adalah pemiliknya, dan dalam keadaan demikian, terjadilah permasalahan tanah berupa : Sengketa, Konflik dan bahkan Perkara di Pengadilan.

Secara umum, permasalahan tanah muncul sebagai akibat adanya pengklaiman dua belah pihak terhadap satu bidang tanah. Maraknya Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan (SKP) dari waktu ke waktu, semakin menunjukkan visi dan misi UUPA yang brmaksud mengemban amanat konstitusional (melalui proses normatifisasi Pasal 33 (a) 3 ) ke dalam UU No. 5 Tahun 1960), menjadi sesuatu yang sulit tercapai (vissingless). Secara faktual, sampai saat ini perkara peradilan di Indonesia didominasi oleh perkara tanah (hampir mencapai 88 %), dan hal itu telah berlangsung dalam durasi hampir tiga dasa-warsa tahun terakhir.[2]

Problema tanah di Indonesia termasuk sesuatu yang dilematis dan dapat dikategorikan rawan. Pengelolaan hak atas tanah yang bercorak Indonesian typicalism belum mendapatkan pengaturan tuntas di dalam struktur hukum di Indonesia. Hal itu, dapat dilihat dari amanat pasal 50 UUPA yang mempostulatkan bahwa sistem pemilikan tanah bangsa Indonesia akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang[3].

Belum lagi lahir undang-undang tentang Hak Milik Nasional (sekarang sedang di rancang RUU tentang Pertanahan), gejolak pengelolaan pertanahan telah bergaung dan membumi seolah-olah tidak pernah putus dirundung malang. Memang aneh bin ajaib, lebih 50 tahun keberadaan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), UU tentang Pemilikan Tanah Bangsa Indonesia (sekarang RUU tentang Pertanahan) tidak kunjung terrancang, apalagi disyahkan, jauh panggang dari api. Sebagai akibatnya, banyak aturan-aturan pokok yang di dalam substansi UUPA baru bersifat normatif an-syih (norma jabaran) yang pada gilirannya stagnaan di lapangan. Demikian pula UU tentang Pengadaan Tanah yang sekarang/pembahasan di komisi II DPR RI sedang dirancangpun masih mendapat perdebatan-perdebatan, padahal Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan untuk menampung pembangunan infrastruktural di Indonesia.  

Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, rata-rata pertahun sejak 1996 samapai sekarang tercatat 23 kasus mengenai ganti rugi, 11 kasus tentang penggususran. Hal tersebut, semakin menunjukkan bahwa tanah memegang peranan yang sentral dalam kehidupan dan perekonomian Indonesia yang bercorak agraris. Semakin bergejolak permasalahan tanah semakin meningkat penghargaan masyarakat akan tanah (causa prima) seiring dengan gejaolak pertumbuhan penduduk yang kian membludak dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 30 tahun pertambahan penduduk  hampir mencapai dua kali lipat (dua ratus persen). Sementara itu, tanah bukannya bertambah, yang pasti berkurang seiring penggunaan dan faktor bencana yang terus melanda bumi Indonesia di penghujung abad xx ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sumitro Djojohadikusumo[4] mengungkapkan bahwa permasalahan tanah seperempat abad ke depan akan sampai pada titik yang paling gawat. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa pada Tahun 1955 saja, tanah yang dimiliki kaum petani dianggap sudah tidak memadai lagi untuk menghidupi satu keluarga. Perlu diwaspadai, bahwa jumlah penduduk akan terus meningkat, sementara tanah yang tersedia tetap bahkan berkurang karena bencana, tragedi dan gangguan lingkungan lainnya sebagai inpact dari ulah perlakuan umat manusia yang tidak taat asas lingkungan (atau cenderung konsumtif dan destruktif untuk mengejar ekonomi belaka).

Penduduk di P. Jawa/Madura pada saat ini lebih dari pada 50 % dari populasi yang ada di kepulauan Indonesia. Tiap kilometer persegi tanah Jawa/Madura diperkirakan mempunyai kepadatan penduduk lebih kurang 1000.[5] Sangat wajar apabila pulau Jawa dan Madura dapat dikategorikan sebagai suatu pulau kota (island city). Lebih-lebih jika pertumbuhan penduduk dan perencanaan RTRW tidak dirancang sebagai usaha preventif. Gejala demikian semakin memicu meningkatnya penghargaan dan sekaligus permasalahan tanah bagi masyarakat. Bahkan dalam filsafat Jawa menyebutkan “sadumuk bathuk sanyari bumi, kudu ditohi pati”. Fenomena ini mendorong munculnya idiologi individualistik dalam sistem pemilikan tanah (cenderung liberalistik). Hal itu, secara faktual dapat dibuktikan sebagai berikut[6] :

  1. Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan tanah yang masuk ke DPR-RI selama kurang lebih satu dasa-warsa tahun terakhir yang terbesar adalah kasus penggusuran
  2. Perkara perdata yang masuk pada pengadilan negeri rata-rata pertahun adalah 81,25 % perkara tanah warisan, yang inti pokoknya tanah dan rumah

Permasalahan tanah yang membumi di Indonesia lebih dipicu pula oleh penegakan hukum tanah (law enforcement) yang kian hari kian menuai badai. Peradilan disinyalir seolah-olah mandul dalam menyelesaikan perkara tanah. Pada saat ini, gejala (fenomena) yang membumi adalah paradigma menang-kalah yang selalu menuansai penegakan hukum tanah di berbagai jenis peradilan ketimbang benar dan salah. Sering dalam praktik ditemukan putusan peradilan yang overlaap, ganda, obscuur level, non executieble dan lain sebagainya, yang berakibat terhadap lambatnya/ragunya aparat pelaksana dalam menindaklanjuti proses putusan tersebut, seperti proses pembatalan sertipikat, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan (parate excecutie) dan lain sebagainya.

Peradilan bukan satu-satunya unsur penegak hukum di tanah air. Berkaitan dengan itu, Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa ada yang keliru dari persepsi kalangan masyarakat, bahwa penegakan hukum (law enforcement) dianggap hanyalah melalui yudiciary process di lembaga peradilan saja. Perlu digarisbawahi, bahwa penegakan hukum (law enforcement) diselenggarakan melalui beberapa jalur dengan berbagai sanksi, seperti : sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana[7].

Seperti di Provinsi Jawa Barat, permasalahan tanah aset pemda di daerah lain di Indonesiapun masih banyak yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Di Kota Surabaya, aset BPN RI malah dikalahkan oleh perorangan, aset pemda DKI di Kedoya (Jakrta Barat) juga dikuasai oleh ahli waris dan oleh develover (pengembang), di Kota Bandung ditemukan Tanah Aset Pemda Provinsi Jawa Barat yang penguasaan fisiknya telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun (Gasibu Case), dan secara faktual telah memiliki tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai, malah dengan kikitir individual kalah di Pengadilan.

Problema tanah aset pemerintah, sebenarnya tidak perlu terjadi,  jika sebelumnya ada tindakan preventif (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan/Pemeliharaan Tanah dilaksanakan sebagaimana amanat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA)  dan asas-asas dalam hukum tanah dibenahi. Sudah sangat tua rasanya UUPA, sangat naif jika asas dalam pendaftaran tanah masih melekat asas negatif bertenden positif sebagaimana dianut dalam Pasal 19 ayat 2 sub c UUPA. Asas tersebut, tidak melindungi pemilik terakhir yang beritikad baik (good fith/to go the true). Sekalipun, UUPA menganut lembaga aquisisi veryaring (rechverwerking) sebagaimana diatur dalam    Pasal 32 PP 24 Tahun 1997, namun di lapangan masih benturan dengan ketentuan bezitter yang terdapat dalam Pasal 1977 KUHPdt, sehingga pasal tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya.

2.  Cara Perolehan Tanah Aset Pemerintah

            Pemerintah memperoleh tanah melalui beragam cara, demikian pula sumber biayanya juga dapat beragam. Menurut UUPA, Pemerintah dapat memperoleh tanah melalui konversi hak-hak yang sudah ada sebelum UUPA atau melalui Pengadaan Tanah setelah berlakunya Ketetntuan Pengadaan Tanah sebelum dan sesudah Berlakunya UUPA

Begitu pula perihal sumber pembiayaannya dapat bersumber dari APBN/APBD (berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004), dapat pula dari Hibah (penyerahan secara sukarela) masyarakat (Pepres 36 Tahun 2005 jo Pepres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum) dan atau luar negeri.

a)   . Ketentuan Tentang Konversi Hak Atas Tanah

Konversi adalah salah satu lembaga dalam hukum tanah nasional yang memproses perubahan hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah yang ada dalam UUPA, sebagaimana yang diatur dalam bagian kedua dari UUPA tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi,[8] seperti : Tanah bekas hak-hak barat (hak eigendom menjadi hak milik, hak eigendom kepunyaan pemerintah negara asing menjadi hak pakai, hak opstal menjadi hak guna bangunan, dan erfpacht menjadi hak guna usaha). Tanah bekas adat asli bangsa Indonesia, seperti agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, greant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpach, hak usaha atas bekas tanah partikelir menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Sedangkan hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruiklen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituas menjadi hak pakai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 41 UUPA.

Proses pendaftaran hak atas tanah melalui lembaga konversi telah diterbitkan PMA Nomor 2 Tahun 1960 tentang Peraturan Pelaksnaan Beberapa Ketetuan Pokok Undang-Undang Agraria, intinya memberlakukan Stb. 1834:27 tentang Overschrijvingsordonantie (Ordonansi Balik Nama) terhadap tanah bekas hak barat, memberlakukan PMA Nomor 9 Tahun 1959 tentang Cara-Cara Pendaftaran Balik Nama Hak Barat Tersebut dan memberlakukan peraturan yang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta.

Pelaksanaan ketentuan konversi oleh pemerintah terdapat kendala mengenai bukti kepemilikan hak yang hilang ketika jaman pemerintahan Jepang, sementara untuk pelaksanaan koversi harus didasari persyaratan-persyaratan tertulis dan atau tidak tertulis sesuai ketentuan hukum adat. Untuk menghindari ketiadaan persyaratan bukti-bukti tertulis terhadap tanah bekas hak barat, pemerintah telah mengeluarkan PMA Nomor 13 Tahun 1961 tetang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti. Sedangkan untuk menghindari ketiadaan bukti hak,  ada bukti hak tapi secara administratif tidak otentik, dan bukti kepemilikan yang lengkap sebagai pemilik asal ditegaskan melalui konversi baik langsung bagi yang lengkap bukti kepemilikannya, tidak secara langsung ditegaskan atau terlebih dahulu harus melalui lembaga pemeriksaan panitia tanah (barister), bagi persyaratan yang tidak ada dan atau tidak lengkap. Sedangkan penegasan melalui permohonan dan pemberian bagi hak atas tanah adat asal tanah negara bebas (melalui PMPA Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, Ketentuan Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979)

b).  Pengadaan Tanah

Meningkatnya pembangunan oleh Pemerintah maupun Pemda guna pembangunan bagi kepentingan instnsi perintah dan umum, maka perlu pengadaan tanah secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan terhadap hak-hak masyarakat.         Sehubungan dengan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut telah diterbitkan Peraturan Ka.BPN No. 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007.

Pengadaan tanah diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Pasal 1 Perpres No.65 Tahun 2006).

Sepanjang pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah selama ini sering terjadi hambatan antara lain karena adanya pengalihan tanah-tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum kepada pihak lain, sehingga pada waktu diadakan pengadaan tanah, permintaan harga tanah meningkat. Untuk hal itu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2007 mengatur jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta (Pasal 9 Peraturan Ka.BPN No.3 tahun 2007). Disamping itu dalam rangka memperhatikan hak-hak masyarakat terhadap adanya penetapan lokasi tersebut Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah wajib mempublikasikan rencana pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi :

a.      Langsung; dan

b.         Tidak Langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, atau media lainnya ( Pasal 8 Peraturan Ka.BPN No.3 tahun 2007).

Selain sosialisasi adanya penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut, hak masyarakat lain yang mendapat perhatian antara lain adalah :

a.   Adanya penyuluhan tentang manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat (Pasal 19 Peraturan Ka.BPN No. 3 tahun 2007)

b.   Pengumuman hasil inventarisasi tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan (Pasal 23 Peraturan Ka.BPN No. 3 Tahun 2007)

c.    Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga yang profesional dan independen (Pasal 27 Peraturan Ka.BPN No. 3 Tahun 2007)

d.   Musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan secara langsung antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah (Pasal 32 Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2007)

e.   Adanya hak mengajukan keberatan terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri Dalam Negeri (Pasal 41 Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2007).

Kendala lain dalam pengadaan tanah selama ini juga mengenai terhambatnya perolehan tanah dan pembangunan fisik untuk lokasi pembangunan untuk kepentingan umum karena tidak adanya kesepakatan ganti rugi. Oleh karena itu, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka.BPN mengatur :

a.     Adanya Penitipan ganti rugi ke Pengadilan, dalam hal penetapan ganti rugi melalui musyawarah dalam waktu paling lama 120 hari kalender sejak tanggal undangan pertama tidak diterima/ditolak oleh pemilik tanah, pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya atau tanah dalam keadaan sengketa. (Pasal 37 dan 48 Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2007).

b.  Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi, dalam hal upaya penyelesaian oleh Bupati/Walikota dan Gubernur atau Menteri Dalam Negeri terhadap keberatan pemilik tanah tidak diterima pemilik tanah, sedangkan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan (Pasal 41 Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2007).

Pembangunan untuk kepentingan umum meliputi :

a.    Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;

b.   Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;

c.    Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;

d.   Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;

e.    Tempat pembuangan sampah;

f.    Cagar alam dan cagar budaya;

g.   Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik (Pasal 5 Perpres 65 Tahun 2006)

Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara-cara yang diatur dengan UU. Kegiatan pembebasan dan pencabutan hak atas tahun dalam periode 1959-1967 diberlakukan melalui pencabutan hak atas tanah dengan keluarnya UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang  Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Apabila pembebasan hak atas tanah tidak bisa dilakukan dengan pembelian dan rakyat tidak menyetujuinya, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961). Sebelum pencabutan hak terlebih dahulu dilakukan penggantian kerugian yang dilaksnakan oleh panitia penaksir ganti kerugian (Pasal 1 PMA Nomor 1 Tahun 1962).

3.   Kedudukan (Kekuatan Mengikat) Pembuktian Data Yuridis dan Penguasaan Fisik  Tanah Aset Pemerintah

             Negara Kesatuan Republik Indonesia bercorak Negara Kesejahteraan, artinya negara tidak hanya sebagai penjaga malam (nachwakersstaat) tetapi memikul kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat (umum) atau lebih dikenal dengan istilah welfarestaat (verzorgingstaat)[9]. Berkaitan dengan itu, Friedrich Stahl menyebut unsur-unsur Negara Hukum kesejahteraan sebagai berikut :

1.      Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia

2.      Adanya pemisahan kekuasaan negara

3.       Setiap tindakan negara harus didasari atas Undang-Undang yang terlebih dahulu ditetapkan

4.      Adanya pengadilan adminstrasi negara[10]

 Negara dapat diartikan sebagai badan hukum tertentu yang mempunyai tujuan tertentu.  Secara prinsipil, negara kesejahteraan bertujuan mewujudkan kesejahteraan setiap warga negaranya.  Konsep keterlibatan negara dalam bidang ekonomi pertama kalinya digagas oleh Beveridge  (Anggota Parlemen Inggris) dan berkembang di Jerman sejak tahun 1883, ketika Kanselir Jerman Otto Van Bismack memperkenalkan asuransi social yang dibiayai oleh pemerintah dan tahun 1889 lahir UU pensiun. Pada saat krisis ekonomi dunia tahun 1929, membawa akibat lahirnya program social di Amerika Serikat dan dipertegas kembali oleh Presiden F.D. Roosevelt tentang konsep Negara kesejahteraan dalam program New Deal Sicial Security Act 1935.[11]

Prinsip Negara HukumKesejahteraan dikembangkan juga oleh S.W. Couwenberg yang meliputi :

1.   Pemisahan antara Negara dan masyarakat sipil, pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, dan pemisahan antara hokum public dan privat

2.   Pemisahan antara Negara dan gereja

3.   Adanya jaminan atas  kebebasan hak-hak sipil

4.   Pemisahan antara hokum dan Undang-Undang

5.   Adnya Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar system hokum

6.   Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dan system checks and balances

7.   Peraturan yang menganut asas legalitas

8.   Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan bersifat netral

9.      Prinsip perlindungan hukum rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat Negara secara yuridis

10.  Prinsip pembagian kekuasaan, baik territorial sifatnya maupun vertikal[12]

Sesuai prinsip negara kesejahteraan di atas, negara memperoleh tanah didasari bahwa Negara wajib menyelenggarakan bestuurzorg (kesejahteraan umum). Begitu pula jika ditinjau dari substansi Negara kesejahteraan yang terdiri dari : mengatur (regelen), bestuuren (pendaftran) dan tozicthouden (pengandalian), maka kekuatan mengikat suatu hak sangat tergantung kepada proses pendaftarannya [13].Oleh karena itu, Data Yuridis dan data pisik dari bidang tanah asset pemerintah telah memperoleh kekuatan mengikat secara yuridis, karena telah diuji oleh tim barrister (Panitia pemeriksaan Tanah A untuk mengakurasikan data yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pepres No. 36 Tahun 2005 jo Pepres No. 65 Tahun 2006 jis Perkaban No. 7 Tahun 2007) dan khusus untuk data pisikpun telah diuukur oleh petugas yang provisional dan sengaja dididik geodesi terapan, serta telah pula disyahkan batas-batas dengan menggunakan asas delimitasi kontradiktur para tetangga yang berbatasan.

 Didasari akta pelepasan yang juga dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang bersifat final, maka sepatutnyalah penegak hukum melindungi asset pemerintah secara exclusive karena akta tersebut bersifat final sebagai dasar lahirnya ketetapan pemerintah (beschikking), yang pada gilirannya terbit sertipikat hak.

 



[1] Disampaikan Dalam Acara Forum Diskusi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 April 2011, Hotel Carrcadin, Jalan kebon Jati 71-75, Bandung 2011

[2]Muchsan,  Perbuatan Pemerintah Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum, Disertasi PPS UGM, Yogyakarta, 1997, Hal. 2-5

[3] Pada saat ini, sedang dirancang RUU tentang : Pengadaan Tanah, Reforma Agraria dan RUU tentang Pertanahan

[4]Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan, PT Pembangunan, Jakarta, 1980, Hal. 22

[5]Muchsan, Loc. Cit.

[6] Ibid

[7] Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi kedelapan dan cetakan kedua belas , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 398-400

[8]Lihat Pasal I-VII Ketentuan Konversi UUPA

[9] Bagirmanan, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakun Oleh Pemerintah Daerah,  Makalah Pada Lokakarya dan Rapat Kerja Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Depdagri, Jakarta, 1997, Hlm. 1

[10] Jimly asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hlm. 82-83

[11] Ibid,  .., Hlm. 91

[12] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 75

[13] Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari ajaran Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hlm. 9